Soal Kedungombo, Gubernur Diminta Konsisten

SUARA MERDEKA
Senin, 23 Februari 2004 Berita Utama


Warga Ngluruk ke Rumah Presidium Kompak


SEMARANG - Gubernur Jateng H Mardiyanto diminta merealisasikan komitmen dan janjinya dalam penyelesaian masalah Kedungombo. Sebab, sejak berdiri Komite Pemberdayaan Masyarakat Kedungombo (Kompak), yang menjadi fasilitator pemberdayaan Warga Kedungombo, ternyata Pemprov belum terlibat dalam kesuksesan kegiatan komite.

''Padahal, keberadaan Kompak berawal dari keinginan Pemprov agar ada kelompok masyarakat yang menjadi fasilitator penyelesaian atau pemberdayaan masyarakat Kedungombo,'' ujar Koordinator Komisi Sosial Ekonomi Kompak, Paris Rajanto, warga Sragen, dalam keterangan persnya kemarin.

Dia menyatakan, kalau memang tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelesaikan masalah secara dialogis, lebih baik Kompak dibubarkan saja. Adapun masyarakat Kedungombo akan memperjuangkan nasib dengan caranya masing-masing. "Mengenai bagaimana langkah yang akan kami tempuh, itu rahasia," kata Paris yang juga Koordinator Front Perjuangan Rakyat Kedungombo (FPRK).

Menurut dia, desakan itu sebagai kesepakatan perwakilan warga Kedungombo yang nglurug ke rumah Ketua Presidium Kompak, Dr Nasikun, di Yogyakarta, Minggu (22/2). Dalam pertemuan itu hadir Kabid Pengembangan Teknologi Lingkungan Pemprov Jateng Budianto yang mewakili pemerintah dan sembilan orang dari Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng.

Paris menyatakan, dalam pembahasan awal berdirinya Kompak, Gubernur Mardiyanto beberapa kali hadir dan menunjukkan siap membantu berbagai kegiatan untuk memberdayakan warga Kedungombo. ''Namun realitasnya, ketika Kompak sudah didirikan, belum sedikit pun Gubernur mengalirkan bantuan pendukung kegiatan. Adapun warga mempertanyakan kerja kepada kami.''

Anggota presidium Kompak lainnya, Mulyadi, mengungkapkan niat pendirian Kompak sejak awal adalah membantu Pemprov untuk memberdayakan masyarakat Kedungombo. "Kalau ternyata keberadaan Kompak ini sudah tidak diperlukan, ya lebih baik dibubarkan saja. Kendati demikian, warga Kedungombo tetap konsisten memperjuangkan nasibnya."

Mereka mengusulkan, kalau Kompak masih dianggap bermanfaat, perlu diadakan audiensi dengan Gubernur. Namun kalau audiensi tidak bisa, atau audiensi bisa tetapi tak menghasilkan kesepakatan positif, tidak ada pilihan lain kecuali Kompak dibubarkan.

Menanggapi hal itu, Dr Nasikun mengatakan semua pihak terkait agar menunggu hasil audiensi dengan Gubernur. "Dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan permohonan audiensi dengan Pak Gubernur," katanya.

Dalam forum itu, Isdiyanto dari Dewan Etik KDW menyampaikan bahwa Gubernur Mardiyanto masih tetap komitmen dan apresiatif terhadap pemberdayaan masyarakat Kedungombo. "Dalam pertemuan dengan pimpinan media massa se-Jateng dan DIY beberapa waktu lalu, kami mengutarakan tentang masalah ini. Pak Gubernur pun menyatakan tetap konsisten dan apresiatif terhadap pemberdayaan masyarakat Kedungombo, termasuk yang dilakukan oleh Kompak."

Bingung Menafsirkan

Paris mengaku bingung menafsirkan janji Gubernur ketika bertemu dengan mereka dalam berbagai kesempatan. Karena itu muncul pertanyaan, saat mengutarakan komitmennya apakah Gubernur sebagai pejabat Pemprov atau sebagai personal, Mardiyanto. ''Kalau melihat pada pertemuan itu disertai staf berarti dalam kapasitas sebagai gubernur,'' tandasnya.

Dia memaparkan, dalam suatu pertemuan informal Mardiyanto menyarankan agar Kompak mengajukan proposal kegiatan. Saran itu sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan proposal kegiatan terperinci. Hanya, hampir satu setengah tahun dikirim hingga sekarang belum ada kepastian dan jawaban dari Gubernur.

Dalam proposal yang mereka ajukan, tambah dia, kabarnya ada beberapa item yang yang tidak disetujui dan dinilai kurang relevan oleh Gubernur. Semestinya hal itu dijelaskan sehingga ada koreksi, bukan dibiarkan begitu saja tanpa pemberitahuan.

Sementara itu Budianto menyatakan pemerintah dihadapkan pada posisi dilematis. Jika mengucurkan bantuan yang diinginkan Kompak, hal itu bisa menimbulkan kecemburuan. Karena itu bukan berarti Pemprov Jateng tidak komit untuk membantu masyarakat Kedungombo. Dia menuturkan, bantuan pemerintah selalu memperhitungkan aspek prioritas. Artinya mana yang harus dilaksanakan lebih dulu, mana yang bisa ditunda. Apalagi banyak warga yang mengeluh lewat telepon, juga langsung ditindaklanjuti.(H1-78i)