SEMARANG-Dana yang harus disiapkan seorang calon gubernur (cagub) untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013-2018 sekitar Rp100 miliar.
Hal ini diungkapkan mantan Gubernur Jateng, Ali Mufiz, ketika menerima halalbihal Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng di rumahnya Jl Ketileng Raya, Kota Semarang, Sabtu (25/6/2012).
Dana Rp100 miliar tersebut, lanjut ia, antara lain untuk biaya memperoleh kendaraan partai, sosialisi, kampanye, dan saksi di tempat pemungutan suara (TPS).
Untuk biaya saksi di TPS saja yang jumlahnya mencapai 60.000 buah, bila masing-masing TPS ada dua saksi dengan bayaran Rp100.000 sudah membutuhkan dana Rp6 miliar.
”Kebutuhan biaya kampanye calon gubernur (cagub) dalam pilgub Jateng sangat besar sekitar Rp100 miliar,” katanya.
Kalau biaya kampanye calon bupati (cabup) atau calon walikota pada pemilihan kepala daerah (pilkada), menurut Ali, sekitar Rp20 miliar.
Lebih lanjut, ia menyatakan dana untuk mendapatkan kendaraan partai politik bukan merupakan money politics, tapi karena memang merupakan biaya yang harus dikeluarkan seorang cagub.
”Jadi istilahnya tak ada makan siang yang gratis dalam politik,” tandas Ali.
Dengan biaya yang cukup besar ini, sambung Ali Mufiz yang juga mantan Wakil Gubernur Jateng pada era gubernur Mardiyanto ini, dirinya belum berpikir untuk mendaftar sebagai cagub.
Sebab kalau dihitung secara logika antara biaya yang dikeluarkan dengan gaji seorang gubernur tak akan bisa kembali modal.
”Gaji gubernur sekitar Rp8 juta per bulan kalau dikalikan masa kerja selama lima tahun jelas tak akan kembali,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ali Mufiz juga menyoroti kurang gregetnya pilgub Jateng, karena belum ada satupun cagub secara terbuka kepada publik menyatakan maju. Padahal pelaksanaan pilgub Jateng tinggal sembilan bulan, karena dijadwalkan pada 26 Mei 2013.
”Pilgub Jateng masih adem ayem, kurang greget. Padahal tinggal beberapa bulan lagi,” katanya.
Sementara Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Jateng, Hadi Santoso, menyatakan biaya seorang cagub dalam pilgub Jateng memang tinggi.
Tingginya biaya ini, menurut dia, lebih kepada untuk kebutuhan operasional cagub bersangkutan, misalnya melakukan sosialisasi, kampanye, dan biaya saksi di TPS.
”Biaya saksi di TPS memang bisa mencapai miliaran rupiah. Ini sebenarnya bisa ditekan bila seorang cagub percaya dengan petugas penyelenggara, sehingga tak perlu menempatkan saksi di TPS,” jelas dia kepada Solopos.com di Semarang.
Mengenai biaya kendaraan partai, Hadi, menyatakan jangan dipersepsikan negatif sebagai membeli partai, namun lebih pada untuk mendukung biaya operasional kerja mesin partai.
”Kalau di PKS lebih pada berbasis kinerja untuk memenangkan calon bersangkutan,” pungas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar