Semarang, CyberNews. Komite Pemberdayaan Masyarakat Kedungombo (Kompak), Sabtu (7/9) dideklarasikan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serba Guna Gedung Gedung (DPRD Jateng), Jl Pahlawan Semarang.
Hadir pada kesempatan itu sejumlah masyarakat Kedungombo, Dr Nasikun (sosiolog UGM), Drs H Noor Achmad MA (aanggota Komisi AA DPRD Jateng), Joko Sutrisno (Kepala Bapedalda Jateng), Agus Utomo SSos (BIKK), serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kompak terdiri atas tiga presidium/komisi. Yakni, komisi bidang sumber daya manusia dikoordinatori Dr Nasikun, komisi politik dan hukum dikoordinatori Teguh Purnomo SH, dan komisi sosial ekonomi dikoordinatori Paris Rajanto.
Sebelum Kompak dibentuk dan dideklarasikan, telah dibuat Tim 11 diketuai Paris Rajanto. Tim ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu hingga Kompak dideklarasikan. Selama ini, Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng di bawah Ketua Isdiyanto banyak memfasilitasi kegiatan tersebut.
Nasikun menjelaskan, pembentukan Kompak dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Di antaranya, berlarut-larutnya penyelesaian berbagai masaalah yang terjadi sebagai akibat aplikasi paradigma pembangunan konvensional di masa silam dalam proyek pembangunan Waduk Kedungombo, sehingga dialog yang seimbang untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan perspektif kurang berkembang.
Menuntut Keseimbangan
Selain itu, lanjutnya, munculnya paradigma baru pembangunan yang menuntut keseimbangan antara peran negara, masyarakat bisnis, dan masyarakat sipil di dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.
Sebagai konsekuensi dari semua itu, berkembang kesadaran semua pihak bahwa penyelesaian berbagai masalah yang ditimbulkan oleh pembangunan Waduk Kedungombo hanya dapat dituntaskan melalui pelembagaan dialog yang terus-menerus antara masyarakat Kedungombo, masyarakat bisnis dan pemerintah. Hal ini supaya bisa ditemukan format penyelesaian yang bukan hanya menguntungkan kepentingan nasional, melainkan juga pemberdayaan masyarakat Kedungombo.
Anggota Komisi A Drs H Noor Achmad mengatakan, setelah Kompak secara resmi dideklarasikan maka pemerintah jika akan ke Kedungombo harus kulonuwun dulu dengan komite itu. Dalam arti, program-program pemerintah yang berkaitan dengan Kedungombo perlu dikoordinasikan lebih dulu dengan Kompak.
Hal ini selain untuk menghindari duplikasi program, juga program-program pembangunan pemerintah supaya bisa tepat dan benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat.
"Pemerintah juga perlu mendukung dana kegiatan operasional Kompak. Hal ini karena apa yang dilakukan komite sebenarnya sama dengan upaya pemerintah untuk penanganan kemiskinan, keterisolasian, keterbelakangan/kebodohan di daerah Kedungombo." (waa/cn05)
Copyright © 2000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar