Pilkada Tak Perlu Biaya Mahal

PILKADA LANGSUNG: Farid Abdul Hadi, HM Supito, Puguh Tri Sadono, Joko J Prihatmoko, dan Wijaya dalam seminar ''Pilkada Langsung dan Prospek Demokratisasi di Daerah''.(55) - SM/Setiawan HK

PATI - Besar kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di sejumlah kabupaten/kota mendapat perhatian serius Gubernur H Mardiyanto. Menurut pendapatnya, meski harus diakomodasi APBD, tetapi perlu mengukur kemampuan anggaran daerah.

Apabila biaya penyelenggaraan pilkada melebihi kemampuan APBD di suatu daerah, jelas Gubernur, justru menjadi sebuah ironi. Karena tidak mustahil anggaran daerah tersedot habis untuk biaya pilkada dan setelah kepala daerah dan wakilnya terpilih justru tidak dapat melakukan kegiatan pembangunan karena tidak ada anggaran.

''Hal ini harus diperhatikan betul. Karena itu, dalam menyusun anggaran harus tetap mengedepankan aspek kemampuan keuangan daerah, efisiensi, dan kesederhanaan,'' kata Gubernur Jateng H Mardiyanto saat menjadi keynote speaker dalam seminar bertema ''Pilkada Langsung dan Prospek Demokratisasi di Daerah''. Kegiatan di aula Bakorlin I di Pati, Senin (13/12), diselenggarakan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang.

Seminar menghadirkan narasumber Drs HM Supito MM (politikus), Drs H Ahmad Farid MA (Wakil Ketua DPRD Pati), Wijaya SH MH (Dekan FH Untag), Drs Joko J Prihatmoko (peneliti dan anggota KPU Kendal), dan dimoderatori Puguh Tri Sadono (redaktur Solo Pos).

Sebelumnya Rektor Untag St Sukirno dan Ketua KDW M Saronji dalam sambutannya mengurai momen pilkada langsung dan persoalan usulan anggaran yang cukup besar dari para penyelenggara.

Gubernur H Mardiyanto memberikan contoh sederhana penyelenggaraan pilkada langsung yang demokratis tetapi murah, yaitu dengan mengadopsi pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Jika diasumsikan setiap pilkades menghabiskan biaya antara Rp 5 juta - Rp 10 juta, maka di suatu daerah kabupaten/kota dengan 200 desa/kelurahan, berarti membutuhkan biaya antara Rp 1 miliar - Rp 2 miliar.

Tetapi kalau yang digunakan adalah standar pengalaman klasik, yaitu pemilu legislatif dan pilpres, akan lebih mahal. Tentu yang terlibat kegiatan tersebut, yaitu KPUD dan elemen masyarakat lainnya, memiliki semangat memakai falsafah kesederhanaan dalam demokrasi penentuan biaya. Dengan demikian, perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah masing-masing.

Pergeseran

HM Supito mengungkapkan, saat ini telah terjadi pergeseran yang menyebabkan peran parpol menjadi kecil dalam pilkada langsung. Sebaliknya, figur seorang calon justru menjadi tolok ukur kuat untuk keberhasilan yang bersangkutan dalam pemilihan. ''Bisa jadi kalau Mayangsari mencalonkan diri sebagai bupati Banyumas akan menang,'' ujarnya.

Farid Abdul Hadi lebih banyak mengungkap tentang pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh siapa, DPRD atau panwas pilkada. Menurutnya, DPRD bisa menjadi pengawas secara umum dan berusaha mewujudkan dirinya sebagai pengawas yang baik, meski secara tidak langsung masing-masing anggotanya adalah tangan panjang partai. (G7,H1,ad-58t)

Baca Selengkapnya → Pilkada Tak Perlu Biaya Mahal

Pilkada Langsung Tak Perlu Boroskan APBD

SUARA MERDEKA
Jumat, 10 Desember 2004


PATI - Delapan dari 11 kabupaten/kota yang berada dalam Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Wilayah (Bakorlin) I Jateng akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung pada 2005. Jumlah tersebut dinilai cukup banyak sehingga perlu diantisipasi agar semua berjalan lancar.

Kepala Bakorlin I Ir HM Sholeh mengemukakan, kedelapan daerah yang secara terjadwal akan menggelar pilkada langsung mulai pertengahan 2005 itu adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang.

Sementara itu, di sela-sela halalbihalal dengan jajaran pers belum lama ini di Wisma Perdamaian, Gubernur H Mardiyanto mengimbau agar dihindari pemborosan APBD dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut. Dia berharap, pilkada digelar secara sederhana namun dengan hasil yang berkualitas.

Menurut saran HM Sholeh, sejak dini perlu langkah antisipasi atas pelaksanaan pilkada yang baru kali pertama digelar di Indonesia tersebut. ''Hal itu agar semua berjalan lancar dan demokratis tanpa diwarnai aksi kekerasan dan menghasilkan kepala daerah yang betul-betul didukung rakyat," ujar Sholeh di ruang kerjanya di Pati, kemarin, saat menerima audiensi rombongan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng yang dipimpin ketuanya, M Saronji SAg.

Audiensi berkaitan dengan rencana KDW Provinsi Jateng bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang di Pati menggelar Seminar "Pilkada Langsung dan Proses Demokratisasi di Daerah", Senin (13/12), di Rumah Dinas Bakorlin I Jateng Jalan Jenderal Sudirman Pati.

Akan tampil sebagai pembicara pada seminar tersebut, antara lain Drs HM Supito MM (mewakili unsur partai di Jateng), Drs Joko J Prihatmoko (peneliti sosial politik dan anggota KPU Kendal), Widjaya SH MHum (Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang), dan Drs H Achmad Farid Abdulhadi MA (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati). Sebagai keynote speaker adalah Gubernur H Mardiyanto.

Sholeh yang didampingi dua stafnya, Ir Murti Wibowo dan Drs Zaenal Arifin MSi, mengucapkan terima kasih kepada KDW dan FH Untag yang memprakarsai seminar tersebut di wilayahnya. Apalagi, pilkada langsung 2005 sudah di ambang pintu.

Sosialisasi Pilkada

Gubernur mengungkapkan, sosialisasi yang benar tentang pilkada langsung sangat perluk. Citra yang perlu diarahkan ke masyarakat ataupun penyelenggara adalah desain pilkada langsung di kabupaten/kota ataupun provinsi berbeda dari pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres).

Perbedaan itu, lanjutnya, terutama dari aspek penyelenggaraan administrasinya. Dalam hal ini, pilkada langsung perlu didesain secara sederhana dalam rangka untuk menghemat anggaran.

Dalam benak Gubernur, dari aspek administratif dan pelaksanaannya, pilkada langsung tidak berbeda dari pemilihan kepala desa. Masyarakat yang memiliki hak pilih cukup berkumpul di balai desa atau di tempat yang luas, kemudian pemilihan pun berlangsung.

Sementara itu, Ketua KDW Jateng M Saronji SAg mengatakan, kegiatan yang digelar bersama FH Untag di Pati itu dalam rangka memberi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait agar dalam pelaksanaan pilkada langsung dapat berjalan jujur, adil, lancar, demokratis tanpa diwarnai aksi kekerasan.

Sosialisasi dan langkah antisipasi perlu diefektifkan mulai saat ini mengingat gebyar pilkada di kabupaten/kota makin menghangat dengan mulai munculnya bursa calon.

Masyarakat, ujarnya, perlu paham makna pilkada langsung yang bertujuan untuk memilih kepala daerah yang dianggap terbaik untuk bisa memimpin daerahnya menuju pada kesejahteraan dan kedamaian. ''Hal yang terpenting, harus dihindari praktik politik uang,'' tegasnya. (G7-78j)

Baca Selengkapnya → Pilkada Langsung Tak Perlu Boroskan APBD

Kepedulian Lingkungan Jangan Berhenti

DARI SEMINAR GLOBAL WARMING DAN TANAM MANGROVE (1)


01/07/2008 08:49:55
KELOMPOK Diskusi Wartawan (KDW) Propinsi Jawa Tengah kembali menunjukkan responsibilitasnya terhadap persoalan sosial lingkungan. Setelah pada tahun 2001 berhasil menjembatani terselesaikannya kasus Kedungombo yang berlarut-larut
hingga bertahun-tahun, kali ini, dengan merangkul Magister Ilmu Lingkungan (MIL)Universitas Diponegoro dan PT Semen Gresik Tbk, pada telah mengukir lagi keberhasilannya dalam mengabdikan diri pada lingkungan.

Dua kegiatan bernapaskan lingkungan berupa seminar nasional dengan tema Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada 24 Juni di Patra Semarang dan penanaman 30.000 bibit mangrove dan sekaligus pencanangan pohon nyamplung di Sabuk Pantai Mangunharjo Semarang, pada 25 Juni, telah menuai pujian dari
berbagai pihak yang mengikuti event tersebut.

Acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup itu, sebagai kegiatan membumi, di tengah semakin parahnya kerusakan lingkungan akibat pemanasan global yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Kerusakan itu juga melanda Pantai Mangunharjo Kecamatan Tugu Semarang akibat abrasi yang dipicu
semakin langkanya mangrove di pantai tersebut.

Menteri Kehutanan MS Kaban pun menyempatkan hadir pada event tersebut. Saat berbicara sebagai pembicara kunci pada seminar itu, MS Kaban berkali-kali menyampaikan terima kasih dan memberi penghargaan tinggi kepada KDW, MIL Undip dan PT Semen Gresik. Dua event yang digelar itu merupakan kegiatan yang selama
ini diharapkan oleh Dephut dalam rangka mengurangi pemanasan global.

Dalam sambutannya MS Kaban mengatakan akan terus berkampanye tentang peduli lingkungan, dengan motto, tiada hari tanpa menanam. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, agar kondisi lingkungan
yang rusak parah berangasur pulih.
Usai berpidato, Menhut menerima simbolis bibit mangrove dari Direktur Utama PT Semen Gresik Tbk Ir Dwi Soetjipto MM, untuk selanjutnya bibit yang berjumlah 30.000 buah itu, ditambah 1000 pohon nyamplung, ditanam pada hari Rabu (25/6) di Sabuk Pantai Mangunharjo, dengan tujuan membentengi arus ombak laut agar tidak menerjang lagi tambak-tambak petani setempat.

Saking antusiasnya, Menhut usai menjadi pembicara kunci tidak langsung meninggalkan tempat sebagai kebanyakan para pejabat, namun justru mengikuti seminar hingga akhir didampingi Dirut PT Semen Gresik Ir Dwi Soetjipto MM dan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dr Soenaryo.

Diskusi itu menampilkan pembicara Gubernur Jateng H Ali Mufiz MPA diwakili Kepala Badan Penanggulanan Bencana Alam Jawa Tengah Ir Nidhom, Pakar Lingkungan Undip Prof Dr Sudharto P Hadi, Deputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Koordinator Walhi Jateng Arif, dengan moderator H Amir Mahmud NS SH.MH, Wapimred
Suara Merdeka.

Tak hanya Menhut yang antusias dengan seminar itu, para peserta pun juga begitu. Sebelum seminar dibuka pukul 09.15, pesertanya sudah melampaui undangan. Dari buku absensi kehadiran peserta, tercatat tanda tangan sebanyak 235 peserta, sementara yang diundang hanya 200 orang. Makin siang, jumlah peserta terus
mengalir hingga panitia harus menambah kursi dan konsumsi.

Tidak hanya peserta yang aktif mengikuti jalannya seminar, namun ketua panitia Isdiyanto yang juga Kepala Biro Semarang SKH Kedaulatan Rakyat pun, juga harus melayani padatnya dialog interaktif on air yang diprogramkan RRI Semarang, via HP. Begitu dialog dibuka oleh moderator Sudarno, penyiar senior RRI Semarang, spontan tanggapan masyarakat seputar kedua kegiatan tersebut mengalir tiada henti.

Para pendengar RRI Semarang yang merespons dialog itu, umumnya berharap kegiatan yang diprakarsai KDW, MIL Undip dan PT Semen Gresik tidak sekadar seremonial, tetapi dilakukan terus menerus dan diikuti pula oleh elemen masyarakat yang lain. Banyak penelpon yang menghendaki sikap tegas pemerintah untuk mengedepankan perlindungan lingkungan daripada memanjakan investasi yang datang
dari para pengusaha.
Harapan publik yang disampaikan lewat on air RRI Semarang itu, juga dikemukakan oleh Prof Dr Sudharto P Hadi yang menjadi narasumber dalam seminar di Patra Semarang. “Bila dokter melakukan kesalahan dan pasien meninggal, maka masalahnya cukup terhadap pasien yang meninggal itu saja. Tetapi kalau kesalahan yang menyebabkan rusaknya lingkungan, maka dampak yang ditimbulkan akan lama untuk memulihkan kembali,” kata Prof Dr Sudharto dalam seminar itu. (Isdiyanto)-c

http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=169118&actmenu=38

Baca Selengkapnya → Kepedulian Lingkungan Jangan Berhenti

Atasi Abrasi, Segera Dibangun Sabuk Pengaman

DARI SEMINAR GLOBAL WARMING DAN TANAM MANGROVE (2) ;

Atasi Abrasi, Segera Dibangun Sabuk Pengaman

HARI kedua kegiatan yang digelar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Propinsi Jateng bekerja sama dengan MIL Undip dan PT Semen Gresik Tbk, di pusatkan di Sabuk Pantai Mangunharjo Semarang . Diawali peninjauan lokasi abrasi pantai yang dinilai sangat parah, untuk segera diambil solusi. Rombongan naik perahu tempel, terdiri Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dephut Dr Soenaryo, Kepala Dinas Kehutanan Jateng Ir Sri Puryono, Pakar Lingkungan Undip Prof Dr Sudharto P Hadi, Direktur Litbang PT Semen Gresik Ir Suharto dan Ketua Panitia Isdiyanto dari Harian Kedaulatan Rakyat. Setelah melihat parahnya abrasi, disepakati perlu segera dibangun sabuk pantai sepanjang 1,2 kilometer yang berfungsi untuk menembel sabuk yang selama ini bolong, dengan anggaran Rp 4 miliar yang merupakan kerja sama antara Dephut, Pemprop Jateng dan Pemkot Semarang. Target proyek ini, sebagai penahan ombak laut agar tidak menerjang tambak petani. Kita harus segera menyelesaikan sabuk pantai yang bolong itu, agar kerusakan tidak makin parah, kata Kadis Kehutanan Jateng Ir Sri Puryono. Usai tinjau abrasi, rombongan menanam 30.000 bibit mangrove dan 1.000 pohon nyamplung dan diakhiri dialog dengan masyarakat petani tambak Mangunharjo. Ketua Panitia Isdiyanto melaporkan, sampai awal 1990-an, warga Mangunharjo cukup makmur. Hasil panen tambak berupa udang windu dan bandeng melimpah. Setiap hektar tambak menghasilkan lima kuintal udang windu dan empat kuintal bandeng. Hasil sampingan lain, berupa udang api, mujair, blanak dan ikan rucahan. Banyak warga yang sempat naik haji. Pernah dalam satu musim haji, sekitar 60 warga berangkat ke Tanah Suci. Namun, kemakmuran itu, telah pergi. Tambak rusak akibat abrasi pantai dan produksinya tidak bisa diandalkan lagi. Lebih dari 31 hektar tambak dari total 228 hektar lebih di kawasan Mangunharjo hilang. Dari 196 hektar lebih tambak yang tersisa, 121 hektar kondisinya rusak berat. Lebar pantai yang rusak 100 meter lebih, yang semula berfungsi sebagai sabuk pengaman. Tambak yang masih ada kini langsung berbatasan dengan laut, tak ada lagi pantai atau hutan bakau yang menahan gelombang laut. Kerusakan tambak sejak 1987 dan makin parah sejak 1991, bersamaan terjadinya pembelokan muara Sungai Wakak tahun 1987 oleh PT Kayu Lapis Indonesia (KLI), untuk perluasan pabrik. Muara Sungai Wakak semula menghadap ke laut dibelokkan 90 derajat ke timur sejauh 1,6 km. Akibatnya, muara Sungai Wakak bersatu dengan muara Sungai Plumbon sehingga menimbulkan arus bawah pada musim Barat. Arus bawah mengikis lahan tambak milik warga di sebelah timur Sungai Plumbon. Kerusakan tambak semakin parah ketika tahun 1991 PT KLI mengeruk pasir dan menimbun pantai (reklamasi). Areal yang dulunya merupakan muara Sungai Wakak ditimbun pasir yang diambil dari pantai, dijadikan tempat penumpukan kayu. Pendirian bangunan PT KLI yang terlalu menjorok ke laut menyebabkan transpor sedimen terhalang serta membiaskan arah arus dan gelombang. Kondisi itu memperparah kerusakan pantai Mangunharjo dan menyebabkan air laut masuk ke daratan (interusi air laut). Bukan hanya tambak yang rusak, tetapi juga lahan sawah yang ada di daerah itu sehingga pemilik sawah terpaksa mengubah sawahnya menjadi tambak. (Isdiyanto)-g

Baca Selengkapnya → Atasi Abrasi, Segera Dibangun Sabuk Pengaman

LSM Jangan Obyekkan Kedungombo

SUARA MERDEKA
Kamis, 25 Oktober 2001  Berita Utama  


SEMARANG- Sebagian warga ''korban'' Waduk Kedungombo meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terjun di lokasi agar benar-benar memperjuangkan rakyat. Hal ini supaya kasus yang sudah berlangsung sepuluh tahun lebih itu dapat cepat selesai.

''Saya agak bingung, LSM justru berdiri di depan dan bukan di belakang rakyat sebagai pihak korban Waduk Kedungombo. Saya kira rakyat bisa kompak agar masalah ini bisa cepat selesai. Tetapi dari LSM, justru tidak. Padahal, sebenarnya warga kemuannya sederhana saja. Yakni kasus ini bisa segera selesai. Saya kira kedok LSM semakin terbuka, semata-mata mengobyekkan rakyat dalam kasus Kedungombo,'' ungkap Paris Parjanto, salah seorang koordinator Tim Sepuluh dari wilayah Kabupaten Sragen pada
diskusi II ''Penyelesaian Kasus Kedungombo'' di Ruang Serbaguna DPRD Jateng, kemarin.

Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng. Hadir pada kesempatan itu Dr Nasikun (UGM), Tri Kadarsilo (UKSW), Drs H Noor Achmad MA (anggota Komisi A DPRD Jateng), Bona Ventura SH (anggota Komisi D), Andik Hardiyanto SH (LBH Semarang), Ketua Paguyuban Warga Korban Kedungombo, dan sejumlah warga/tamu undangan lain.

Paris mengemukakan, keberadaan LSM sebagai tim pendamping semestinya hanya sebatas merumuskan poin-poin atau draf penyelesaian kasus itu. Itu pun kalau memang warga yang didampingi tidak mampu merumuskan, sehingga membutuhkan bantuan pendamping.

Dia menyatakan, penyelesaian kasus itu yang paling realistis saat ini adalah dengan musyawarah atau kompromi. Karena penyelesaian lewat jalur hukum, realitasnya sudah memakan waktu 12 tahun dengan hasil yang belum jelas.

Pada kesempatan itu Tulus dari Paguyuban Warga Korban Kedungombo meminta pembentukan komite/dikusi pembentukan komite penyelesaian/ pemberdayaan warga Kedungombo ditunda
dahulu. Dia akan menyosialisasikan kepada anggotanya lebih dahulu. Setelah melalui sharing atau berbagi ide akhirnya disepakati diskusi/pembentukan komite/ panitia kecil ditunda hingga 1 November di tempat yang sama.

Koordinator KDW Isdiyanto mengingatkan, pada diskusi lanjutan itu seluruh elemen masyarakat seharusnya sudah membawa konsep jelas dan berani mengambil keputusan.

Dr Nasikun berpendapat, keberadaan komite hendaknya jangan ditawarkan lebih dulu kepada seluruh warga. Dia mengemukakan, yang lebih penting komite atau panitia kecil dibentuk lebih dahulu dengan merumuskan dan menawarkan program kepada masyarakat
setempat.(D10-16j)

Baca Selengkapnya → LSM Jangan Obyekkan Kedungombo

Diskusi ”Profesionalitas Guru Pascasertifikasi”

ARENA
Selasa, 21 Desember 2010 | 09:42 WIB

Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jawa Tengah bersama Universitas Negeri Semarang (Unnes) akan menyelenggarakan Focus Group Discussion bertema ”Menakar Profesionalitas Guru Pascasertifikasi”, Rabu (22/12) pukul 09.30-12.30 di Ruang Senat Gedung H Lantai 4 Kampus Unnes, Gunungpati, Semarang. Menurut ketua panitia, Isdiyanto, diskusi ini dalam rangka mengurai persoalan yang terkait dengan profesionalitas guru pascasertifikasi serta mencari solusi yang lebih konkret sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait. Diskusi akan diikuti sejumlah guru, dosen, rektor, dan lembaga pendidikan lainnya. (*/son)

Baca Selengkapnya → Diskusi ”Profesionalitas Guru Pascasertifikasi”

Komite Pemberdayaan Masyarakat Kedungombo Dideklarasikan

Sabtu, 7/09/02 : 17.41 WIB


Semarang, CyberNews. Komite Pemberdayaan Masyarakat Kedungombo (Kompak), Sabtu (7/9) dideklarasikan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serba Guna Gedung Gedung (DPRD Jateng), Jl Pahlawan Semarang.

Hadir pada kesempatan itu sejumlah masyarakat Kedungombo, Dr Nasikun (sosiolog UGM), Drs H Noor Achmad MA (aanggota Komisi AA DPRD Jateng), Joko Sutrisno (Kepala Bapedalda Jateng), Agus Utomo SSos (BIKK), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kompak terdiri atas tiga presidium/komisi. Yakni, komisi bidang sumber daya manusia dikoordinatori Dr Nasikun, komisi politik dan hukum dikoordinatori Teguh Purnomo SH, dan komisi sosial ekonomi dikoordinatori Paris Rajanto.

Sebelum Kompak dibentuk dan dideklarasikan, telah dibuat Tim 11 diketuai Paris Rajanto. Tim ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu hingga Kompak dideklarasikan. Selama ini, Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng di bawah Ketua Isdiyanto banyak memfasilitasi kegiatan tersebut.

Nasikun menjelaskan, pembentukan Kompak dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Di antaranya, berlarut-larutnya penyelesaian berbagai masaalah yang terjadi sebagai akibat aplikasi paradigma pembangunan konvensional di masa silam dalam proyek pembangunan Waduk Kedungombo, sehingga dialog yang seimbang untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan perspektif kurang berkembang.

Menuntut Keseimbangan

Selain itu, lanjutnya, munculnya paradigma baru pembangunan yang menuntut keseimbangan antara peran negara, masyarakat bisnis, dan masyarakat sipil di dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.

Sebagai konsekuensi dari semua itu, berkembang kesadaran semua pihak bahwa penyelesaian berbagai masalah yang ditimbulkan oleh pembangunan Waduk Kedungombo hanya dapat dituntaskan melalui pelembagaan dialog yang terus-menerus antara masyarakat Kedungombo, masyarakat bisnis dan pemerintah. Hal ini supaya bisa ditemukan format penyelesaian yang bukan hanya menguntungkan kepentingan nasional, melainkan juga pemberdayaan masyarakat Kedungombo.

Anggota Komisi A Drs H Noor Achmad mengatakan, setelah Kompak secara resmi dideklarasikan maka pemerintah jika akan ke Kedungombo harus kulonuwun dulu dengan komite itu. Dalam arti, program-program pemerintah yang berkaitan dengan Kedungombo perlu dikoordinasikan lebih dulu dengan Kompak.

Hal ini selain untuk menghindari duplikasi program, juga program-program pembangunan pemerintah supaya bisa tepat dan benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat.

"Pemerintah juga perlu mendukung dana kegiatan operasional Kompak. Hal ini karena apa yang dilakukan komite sebenarnya sama dengan upaya pemerintah untuk penanganan kemiskinan, keterisolasian, keterbelakangan/kebodohan di daerah Kedungombo." (waa/cn05)
 Copyright © 2000

Baca Selengkapnya → Komite Pemberdayaan Masyarakat Kedungombo Dideklarasikan

Kekerasan Massa Parpol Karena Pendidikan Politik Gagal

SUARA MERDEKA
Kamis, 30/05/02 : 23.34 WIB - Semarang Aktual


Semarang, CyberNews. Kekerasan massa partai politik (parpol) yang kerap terjadi merupakan cermin kegagalan atau belum berhasilnya pendidikan politik pada rakyat dan pendukung masing-masing partai. Kalau pendidikan politik berhasil, tentu tidak akan terjadi kekerasan yang dilakukan massa/simpatisan partai tertentu terhap
kelompok lainnya.

"Munculnya kekerasan massa partai karena partai secara keseluruhan gagal dalam mendidik kadernya. Ini kegagalan parpol secara kesleuruhan," kata Sukirman dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam diskusi interaktif bertema "Fenomena Kekerasan Massa Partai, Belajar dari Kasus 20 Mei," di Hotel Santika Semarang, kemarin.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng. Pembicara lainnya, Mahfudz Ali SH MSi (Purek III Unissula), H Sriyono (Ketua DPC PDI-P Kota Semarang), Kapoltabes AKBP Drs Noer Ali, Sasongko Tedjo SE MM (Ketua PWI Jateng), dan Hadi Santoso (BEM Undip). Sebagai moderator Puguh Tri Sadono (wartawan Solo Pos).

Kirman menambahkan, di era reformasi masing-masing parpol hendaknya menjunjung tinggi demokrasi. Kakarasan massa partai jangan sampai terjadi. "Kalau memang memiliki jiwa demokrasi yang tinggi, walau 'dipancing-pancing' pasti tidak akan terpengaruh. Melakukan kritik terhadap pemerintah adalah hak setiap warga
negara.
Presiden Megawati sekarang tidak hanya milik PDI-P, tetapi sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. Ketua PWI Jateng Sasongko Tedjo SE MM berpendapat, diskusi tersebut sangat penting. Karena melalui forum itu diharapkan ada penyelesaian berkaitan dengan masalah kekerasan massa partai.

"Kalau tidak pernah dibicarakan kapan masalahnya selesai," tuturnya. Menurut Sasongko dalam kasus pemukulan aktivis mahasiswa dan wartawan saat ada demo di bundaran air muncrat Jl Pahlawan Semarang sebenarnya yang menaruh peduli PDI-P. Namun, pengurus partai itu justru kurang cepat dalam menanggapi kasus
tersebut.

Ia menambahkan, pemberitaan di media massa atas kasus itu sama sekali jauh dari tendensi ingin menelanjangi PDI-P. "Yang kita tentang pada aspek kekerasan massa partai. Ke depan demokrasi di Indonesia harus ditegakkan, termasuk peran pers yang bebas dan bertanggung jawab." Wapemred Suara Merdeka itu mengakui, sampai sekarang sosialisasi kebebasan pers belum selesai. Sehingga, masih terjadi kekerasan terhadap wartawan. Padahal, wartawan dalam menjalankan tugas profesinya dilindungi
undang-undang.

Sementara itu Datsatgas dan Ketua DPC PDI-P Kota Semarang, H Sriyono, selaku pribadi turut prihatin berkaitan dengan insiden pemukulan terhadap dua anggota LMND dan wartawan saat meliput kegiatan demontrasi Senin 20 Mei 2002 lalu. "Satgas PDI-P tidak terlibat dalam pemukulan itu. Hal ini karena tidak ada satupun massa
yang melakukan bentrok menggunakan atribut Satgas PDI-P."
Namun ia mengakui sebagian besar mereka adalah massa dan simpatisan PDI-P.
Mereka melakukan reaksi secara spontan karena pengunjuk rasa telah melakukan penghinaan kepada Mega yang dirasa sangat melecehkan dan menginjak-injak harga diri PDI-P.

"Massa PDI-P tidak pernah melakukan kekerasan pada mahasiswa, apalagi terhadap mahasiswa Undip atau lainnya. Yang dilakukan oleh massa PDI-P adalah membela diri atas perilaku ormas atau LSM yang beratribut LMND yang notabene kepanjangan tangan
PRD. Jadi, sangat tendensius kalau sementara ini dalam setiap pemberitaan di media massa, PDI-P dikatakan telah melakukan tindak kekerasan pada mahasiswa," tandasnya.

Dalam sambutannya, Ketua KDW Isdiyanto menyatakan kekerasan massa partai yang terjadi 20 Mei lalu hendaknya yang terakhir. Kedepan semua pihak agar mengedepankan nilai-nilai demokrasi, menghargai perbedaan, dan bisa menerima kritik. Dengan
demikian, peristiwa memilukan tersebut tidak perlu terjadi lagi.

Ia menambahkan, KDW tidak melakukan pemboikotan berkaitan dengan kasus tersebut. Karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, justru masyarakat dirugikan karena akan kehilangan informasi yang dibutuhkan. Pertimbangan lainnya, kalau wartawan melakukan pemboikotan sama saja dengan melakukan politik praktis.
Padahal, wartawan mestinya mengedepankan sikap independen dan objektifitas. "Saya kira dalam kasus ini, wartawan sebagai pelayan masyarakat tetap terjaga, dan proses hukum jalan terus," katanya. Kapoltasbe AKBP Drs Noer Ali mengaku, sampai sekarang proses penyidikan kasus itu masih jalan terus. Berdasarkan keterangan
saksi-saksi dan foto-foto di lapangan, patut diduga sejumlah orang sebagai pelaku pemukulan. Ia menambahkan, polisi ingin segera menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas. Namun, masih menemui kendala. Misalnya, dua korban mahasiswa sampai sekarang belum bersedia dimintai keterangan. (Waa/Cn08)

Baca Selengkapnya → Kekerasan Massa Parpol Karena Pendidikan Politik Gagal

Diskusi Perda Perjudian KDW

SUARA MERDEKA
Selasa, 18 November 2003


KELOMPOK Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng bekerja sama dengan Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas) menggelar diskusi seri 2 bertema ''Menelaah Teks dan Konteks Perda Pemberantasan Perjudian di Jawa Tengah''. Menurut Ketua KDW Isdiyanto, kegiatan itu akan digelar Selasa (18/11) ini, mulai pukul 14.00 di Hotel Santika Jl A Yani, Semarang. Para pembicara, Wakil Ketua DPRD Jateng HA Thoyfoer MC, Dr Nyoman Serikat Putra Jaya (FH Undip), Kapolda Jateng Irjen Pol Drs Didi Widayadi MBA, dan Gubernur H Mardiyanto sebagai keynote speaker. (D6-84k)

Baca Selengkapnya → Diskusi Perda Perjudian KDW